- Presiden Prabowo Subianto sudah melakukan pertemuan bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kedatangan ini dinilai sebagai kabar baik untuk situasi kestabilan negara kita.
"Ini merupakan tahap baru dalam pengumpulan kekuatan elit nasional menghadapi kondisi ekonomi dan geopolitik global yang sangat tidak stabil," ungkap Zulhendri dari Gerakan Mahasiswa Universitas Indonesia pada hari Kamis (10/4).
Zulhendri mengamati bahwa peranan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, sangat signifikan dalam mendorong pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Lewat keterampilannya, kedua belah pihak yang bersaing sengit pada Pilkada Presiden tahun 2024 tersebut berhasil melakukan rekonsiliasi.
Menurut dia, Partai Gerindra dan PDIP kini merupakan dua pilar utama dalam dunia politik nasional. Karena itu, apabila kedua kelompok tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, diharapkan bisa memberikan pengaruh positif kepada masyarakat.
Menurut penjelasannya, langkah tersebut akan memperkokoh kedudukan Presiden Prabowo saat menghadapi berbagai tantangan global dan sekaligus mendorong terciptanya Grand Coalition for National Resilience. Ini adalah koalisi besar yang bukan hanya bergantung pada kekuatan politik semata.
Selanjutnya, Zulhendri menyebutkan bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami situasi yang kurang menguntungkan. Secara internal, ada tekanan signifikan pada pasar lokal dengan penurunan indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), pelemahan nilai tukar rupiah, serta keraguan investor akibat ketidakpastian tentang arah kebijakan ekonomi pemerintah.
Di permukaan, ancaman perang dagang beserta tekanan ideologi sekali lagi timbul dengan kedatangan kembali Donald Trump di Istana Kepresidenan, menghadirkan bersama-sama kebijakan tarif balasan yang menonjol.
"Pada kondisi semacam ini, adanya sinyal tentang stabilisasi politik serta orientasi terhadap kebijakan ekonomi jangka menengah amat diperlukan. Pertemuan antara Prabowo dengan Megawati diartikan sebagai janji dalam menghasilkan keterjaminan, tidak hanya bagi para pemain pasar, tetapi juga bagi investor dan seluruh warga negara Indonesia," katanya.
Tarif 32 persen yang baru saja diimplementasikan Amerika Serikat untuk produk ekspor dari Indonesia tidak sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut kedaulatan dalam merumuskan kebijakan pengembangan negeri kita sendiri. Kebijakan seperti ketentuanTKDN, regulasi mengenai kendali atas ekspor SDA, serta perlindungan kepada sektor-sektor industri vital domestik secara langsung menjadi objek serangan dari retorika proteksionisme pemerintah AS tersebut.
Dalam hal ini, pertemuan antara Prabowo dan Megawati melebihi batasan sebagai sebuah simbol. Kedua beliau bertemu dengan tujuan taktis dalam ranah politik yang berfungsi untuk mengokohkan dasar-dasar bangsa," demikian penjelasan Zulhendri.