Beberapa ahli hukum menganggap bahwa polisi Indonesia berhak untuk membuka investigasi atas para pelaku usaha atau pejabat publik yang dicurigai terkait dengan perjudian daring di Kamboja sebelum mendapatkan laporan dari pihak ketiga—terutama apabila kasus tersebut memberi dampak negatif bagi masyarakat umum.
Sebelumnya laporan Majalah TEMPO Sebutkan sejumlah nama pebisnis dan tokoh politik Indonesia yang dicurigai memiliki koneksi dengan perusahaan manajemen casino dan taruhan daring di Kamboja.
Ahli hukum mengungkapkan bahwa menjerat "pemain besar" dalam dunia perjudian daring memang tak semudah yang dibayangkan, namun hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil dicapai. Terlebih lagi apabila terdapat bukti yang cukup kuat melibatkan mereka sebagai penyedia infrastruktur untuk tindak pidana ini.
"Sekarang ini, masalah utamanya adalah apakah kehendak Kepolisian Republik Indonesia ada atau tidak? Cukup dengan mencari saksi yang dapat menunjukkan bahwa mereka merupakan pemilik dari situs perjudian daring tersebut atau hanya perlu melacak arah aliran dana-nya," jelas Jamin Ginting, Profesor Hukum di Universitas Pelita Harapan.
BBC News Indonesia sudah mencoba menghubungi Kepala Divisi Tindakan Kejahatan Umum (Divtipikum) Badan Reserse dan Kriminal Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo, namun tidak mendapatkan respons apapun.
Bisakah polisi menjerat mereka?
Ahli hukum serta penegak hukum terkait dengan pencucian uang, Yenti Garnasih, menyebutkan bahwa polisi pada dasarnya dapat memulai proses penyelidikan sesuai dengan laporan yang ada. Majalah TEMPO .
Karena laporan investigasi media, menurut dia, tentu didukung oleh bukti yang solid sehingga tidak sembarangan menyatakan nama seseorang.
Dalam berbagai situasi pula, investigasi perkara dapat dilakukan dengan independen dan bahkan bisa dijalankan tanpa perlu menanti laporan dari publik.
"Maka polisilah yang dapat menginvestigasi langsung dari kabar-kabar yang berserakan di media sosial, contohnya, ini merupakan tugas umum bagi kepolisan," ungkap Yenti Garnasih terhadap BBC News Indonesia.
BBC News Indonesia hadir di WhatsApp .
Jadi orang pertama yang mendapat berita, investigasi, serta laporan terperinci dari BBC News Indonesia dengan menerima pesan langsung melalui WhatsApp.
Walaupun tidak adanya laporan, apabila kepolisian bersifat profesional serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu diinvestigasi, mereka akan melakukan penyelidikan secara mandiri. Mengumpulkan petunjuk-petunjuk pendukung atau berkolaborasi dengan pihak kepolisian internasional bila dibutuhkan.
Jamin Ginting ahli hukum pidana setuju demikian.
Namun, ternyata untuk dapat mencantumkan nama-nama yang tertera dalam laporan penyelidikan tersebut. Majalah TEMPO , kepolisian perlu mengumpulkan bukti fisik dan kesaksian yang cukup kuat untuk menunjukkan bahwa individu tersebut benar-benar diduga melakuarkan tindak pidana atau mendukung aktivitas judi.
Permasalahan utamanya, sesuai dengan pendapat Jamin Ginting, adalah bahwa kasus semacam itu selalu memiliki banyak kepentingan terlibat. Lebih jauh lagi, dia menyebutkan bahwa tak tertutup peluang adanya pihak-pihak dalam institusi penegak hukum yang turut serta, karena jumlah uang yang beredar di dunia judi sangatlah besar.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang secara berkala mengawasi aktivitas transaksi finansial terkait industri perjudian di Indonesia, mencatat bahwa hingga triwulan ketiga tahun 2024, jumlah uang beredar dalam sistem perjudian daring telah melampaui angka Rp238 triliun.
Jumlah tersebut naik jika dibandingkan dengan data aktivitas perjudian daring di paruh pertama tahun 2024 yang sebesar Rp174 triliun.
Laporan PPATK tahun 2023 menyebutkan bahwa terdapat sekitar 166 juta transaksi penyetoran uang untuk perjudian daring di kalangan publik. Organisasi tersebut pun mendeteksi metode baru yang digunakan para pemain judi untuk membingungkan sumber dananya dalam aktivitas taruhan online mereka.
Para bandar dinamakan membagi transaksi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk menghindari ketidaknyamanan atau penampilan yang meragukan.
"Bagaimana sekarang untuk membuktkan hal tersebut? Perlu adanya saksi yang dapat menunjukkan bahwa orang itu memang pemilik lokasi perjudian yang menyediakan fasilitas permainan judi daring," jelas Jamin.
"Jika terbukti adanya, baru akan dikenakan hukuman. Selama dapat dipertunjukkan bahwa ada pemilik usaha atau individu spesifik yang mengadakan hal tersebut, maka akan dijerat. Namun jika tidak? Maka tidak akan dikenakan sanksi," tegasnya.
Masalah lainnya, seperti yang dijelaskan oleh Ahli HukumPidana dari Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan, aktivitas perjudian dalam bisnis di Kamboja sah danlegal berdasarkan undang-undang setempat.
Perbedaan dalam pelaksanaan undang-undang ini dipercaya oleh Agustinus sebagai halangan bagi polisi Indonesia untuk mengungkap identitas orang-orang yang tercantum dalam laporannya. Majalah TEMPO .
Polisi hanya dapat melakukan tindakan setelah kedua negara, yaitu Indonesia dan Kamboja, secara bersama-sama mengumumkan bahwa kesalahan itu merupakan suatu kriminalan. double criminality principle .
Double criminality principle Merupakan prinsip dasar dalam hukum ekstradisi internasional yang menegaskan bahwa tindakan kriminal yang diduga harus dianggap sebagai kejahatan oleh kedua negara yang bersangkutan.
Maka asalkan kriminalitas itu terjadi di Indonesia, polisi memiliki wewenang untuk bertindak. Namun jika tindakan kriminal dilakukan di Kamboja, meskipun pelaku berada di Indonesia sekalipun, polisi tidak dapat melakukan penahanan.
Berikut ini yang perlu dipahami adalah bahwa industri perjudian di Kamboja semakin berkembang pesat setelah pemerintah lokal menyetujui Undang-Undang Perjudian atau Hukum Pengelolaan Permainan Komersial pada bulan November tahun 2020.
Pemerintah Kamboja kemudian mendirikan badan spesialis Komisi Pengelolaan Perjudian Komersial Kamboja.
Komisi ini bertanggung jawab pula atas penanganan perizinan untuk judi daring. Pengusaha yang berminat mendapatkan keuntungan dari aktivitas judi daring harus memiliki dua jenis lisensi: sebuah izin khusus untuk operasi kasino serta satu izin tambahan lainnya untuk layanan judi daring yang dinamakan " game of chance ".
Walaupun telah melegalkan perjudian, Kamboja melarang penduduknya untuk berpartisipasi dalam taruhan.
Seberapa jauh berlanjutnya proses hukum untuk perkara perjudian daring di Indonesia?
BBC News Indonesia sudah mencoba menghubungi Kepala Divisi Tindakan Kejahatan Biasa (Divtipikum) Badan Reserse dan Kriminal Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo, namun tidak mendapatkan balasan apa pun.
Tetapi di depan Komisi III DPR, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjelaskan berbagai langkah yang sudah ditindaklanjuti oleh kepolisian terkait perkara perjudian daring di Indonesia.
Sigit menyatakan bahwa pemerintah sudah mendirikan Satuan Tugas Pengendalian Perjudian daring yang diketuai olehnya sebagai kepala kepolisian pada bulan November kemarin.
Meja ini, katanya, berumur hidup sekitar tiga bulan. Namun, dapat diperbarui mengikuti keperluan di lapangan.
Pada presentasinya, ia menyatakan bahwa Polri sudah mengambil beberapa tindakan, termasuk berhasil menahan 9.096 terduga pelaku kasus perjudian daring selama tahun 2020 hingga 2024.
Polri menggeledah pula sebanyak 5.991 akun bank dan memblokir 68.108 laman web perjudian daring.
Dia menyebutkan bahwa metode pembayaran dalam transaksi perjudian daring saat ini sudah beralih dari penggunaan rekening bank ke sistem pembayaran digital seperti QRIS, dompet elektronik, serta mata uang kripto.
"Transaksi yang semula memiliki nilai sedang hingga tinggi, kini mulai berpindah dari kalangan menengah ke kelompok di bawah mereka. Transaksi yang dulunya berkisar antara Rp100.000 sampai Rp1 juta, sekarang bahkan dengan jumlah hanya Rp10.000 sudah cukup untuk terlibat dalam perjudian daring," ungkap Kapolri Listyo Sigit.
Inilah yang membuat masyarakat kecanduan perjudian daring. Hal ini membentuk tantangan bagi upaya pemberantasan [perjudian online], sebab mereka pun mulai mengubah strateginya. server-server Yang sebelumnya berada di dalam negeri tetapi kemudian pindah ke luar negeri."
Adapun soal lokasi server Atau perangkat utama dari situs judi online tersebut menyebar ke berbagai negara yang telah melegalkan aktivitas perjudian seperti Taiwan, Thailand, Kamboja, Filipina, dan China, demikian ungkap Kapolri.
Pembedahan aturan-aturan tersebut, menurut dia, merupakan tantangan tersendiri dalam upaya memberantas perjudian daring.
Kepolisian Republik Indonesia pun mengidentifikasi bahwa para tersangka memanfaatkan berbagai akun bank sebagai tempat menyimpan dana dari aktivitas perjudian daring tersebut. Akun-akun ini diciptakan dengan cara "menggunakan" KTP milik individu lain tanpa izin.
Rekening tersebut hanya dihapus setelah satu hingga dua hari dibuka. Setelah itu, muncul kembali rekening baru. Inilah pola yang mereka gunakan.
"Terkait dengan masalah itu, beberapa hari yang lalu kami juga berhasil mengamankan sejumlah individu yang terlibar dalam usaha untuk mempertahankan situs perjudian daring dari pemblokiran. Individu-individu di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang menjadi fokus pengembangan kami," ungkapnya.
Dalam insiden yang terjadi di Komdigi, Polda Metro Jaya sudah mengidentifikasi sebanyak 24 orang sebagai tersangka. Di antara jumlah ini, sembilan individu merupakan pekerja dari Komdigi dan salah satunya adalah staf ahli dari kementerian bersangkutan, sedangkan selebihnya yaitu masyarakat umum.
Undang-undang KUHP yang baru dapat menghukum pelakunya meskipun mereka berada di luar negeri?
Ahli hukum pidana dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menyebut bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang bakal diberlakukan pada 1 Januari 2026, terdapat pasal-pasal yang dapat memberikan ruang bagi kepolisian untuk bertindak dengan lebih leluasa.
Yaitu Pasal 4 yang menyatakan: Sanksi hukum di dalam undang-undang ini berlaku untuk;
a. Kejahatan yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Kejahatan yang terjadi di kapal milik Indonesia atau di pesawat udara Indonesia; atau
c. Kejahatan dalam ranah teknologi informasi atau Jenis Kriminal Lainnya yang dampaknya dirasakan atau berlangsung di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ataupun pada Kapal Indonesia serta Pesawat Udara Indonesia.
Berdasarkan titik terakhir tersebut, menurut Agustinus Pohan, Polri seharusnya dapat menghukum para penjahat perjudian daring baik yang bertempat di luar negeri ataupun di dalam negeri.
Karena tindakan kriminal daring seperti perjudian online memiliki dampak sampai di Indonesia.
Sebab ada istilah kejahatan dalam ranah teknologi informasi serta jenis-jenis kriminalitas lain yang dampaknya muncul di Indonesia. Judi daring yang berlokasi di Kamboja misalnya, tetap memiliki konsekuensi di tempat ini.
Sehingga dianggap sebagai lokasi kejadian tindakan kriminal. Apabila lokasinya ada di Indonesia, maka berlaku prinsip wilayahnya. Jadi hukum Indonesia-lah yang akan diberlakukan.
Berikutnya, menurut dia, yang perlu dilakukan adalah cara agar polisi Indonesia dapat membujuk otoritas Kamboja atau negara lain untuk percaya bahwa tindakan terhadap kejahatan siber harus dilakukan secara bersama-sama.
"Bisa [ server-server ] itu tertutup selagi sudah ada kerjasama dengan pihak berwenang di Kamboja sana."
Dijerat pasal TPPU?
Namun di atas itu semua, ahli hukum serta spesialis dalam penegakan hukum anti-pencucian uang, Yenti Garnasih, turut menekankan pentingnya bagi kepolisian untuk mengikuti jejak arus dana perjudian daring tersebut.
Yenti menyebutkan bahwa Indonesia, yang sudah bekerja sama dengan Financial Action Task Force (FATF), memiliki potensi untuk membantu mengekspos arus dana dari perjudian daring.
Perushaan-perusahaan ini juga mengambil keuntungan dari dana itu.
Siapakah yang berhubungan dengan perusahaan [judi online] ini? Apa keterlibatan mereka dengan pejabat, pengusaha, atau tokoh-tokoh penting lainnya?
Sebab mereka yang terlibat dalam bisnis perjudian daring memiliki wewenang dan posisi.
Maka dalam penerapannya, menurut Yenti, para pelaku tidak hanya terkena dakwaan perjudian tetapi juga tindak pidana pencucian uang.
Maka dengan adanya UU Pencucian Uang, kita dapat mengekspos kejahatan mulai dari awal sampai akhir, begitulah konsepnya.
"Jadi siapa pun yang menerima dan memanfaatkan hasil dari kegiatan ilegal seperti perjudian daring, bahkan jika mereka sendiri tidak terlibat dalam perjudian daring tetapi masih menerima manfaat, akan dijerat dengan hukuman pencucian uang pasif," papar Yenti.
- Kisah pencerahan seorang mantan penjudi online yang kecanduan di saat perjudian daring semakin menjamur - 'Jika berniat sungguh-sungguh, apa yang terjadi jika para bandar dilindungi oleh hukum?'
- Ketergantungan pada perjudian daring dapat mengakibatkan masalah psikologis – Tanda-tandanya apa?
- Sadbor di tangkap, namun beberapa seniman tidak dikenakan hukuman – Apakah kepolisan memang sengaja melakukan penindasan terhadap para pelaku perjudian daring dengan cara selektif?
- Perjudian daring kini menjam di Indonesia: 'Tabungan saya hilang, kendaraan pun terjual'
- Permainan judi daring: Alasan mengapa pemain judi cenderung merugi?
- Siswa sekolah dasar di Indonesia terobsesi dengan perjudian daring hingga menjadi agresif, dan salah satu pemain game streaming mengungkapkan bahwa dia secara sadar mempromosikan situs-situs perjudian tersebut.
- Dua personel TNI ditetapkan sebagai pelaku utama dalam penembakan terhadap tiga petugas kepolisian di Lampung – Urutan peristiwa serta informasi tambahan mengenai kasus perjudian sabung ayam
- ‘Tidak Ada Viral, Tidak Adalah Keadilan’ - Cara Uneg-unegan Populer Menyelamatkan Aktor China dari Kamp Penipu Online di Myanmar
- Sadbor di tangkap, namun beberapa seniman tidak dikenakan hukuman - Apakah kepolisian benar-benar memilih-memilih dalam penangkapan para pelaku perjudian daring?
- Polisi tetapkan 24 terduga pelaku jaringan judi online Komdigi - Apa metode yang digunakan dan bagian apa yang dimainkan oleh masing-masing?
- Menteri Komunikasi dan Informatika berniat mengenakan pajak pada perjudian daring sehingga mendapat kritikan dari netizen — Apakah ini langkah efektif untuk menumpas perjudian ilegal di internet?
- Dugaan hubungan Patrick Kluivert dengan perjudian sepak bola menjadi fokus - Tugas-tugas apa yang harus diselesaikan oleh PSSI?