,JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak setuju dengan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengirimkan evakuasi 1.000 orang dari warga Gaza Palestina ke Indonesia.
Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas menyebut bahwa apabila rencana tersebut terealisasi, Israel akan dapat dengan bebas menempati dan mengendalikan daerah Gaza.
"Kenapa Indonesia turut serta mendukung niat Israel dan Amerika itu? Bukankah Israel bersama Donald Trump telah mengekspresikan kemauan mereka untuk membersihkan Gaza dari penduduknya?" ungkapnya melalui pernyataan tertulis yang dikeluarkan di Jakarta pada hari Rabu, 9 April 2025.
Menurutnya, ketika Palestina dikuasai sepenuhnya, Israel berencana memindahkan penduduk mereka ke wilayah tersebut untuk mengubah Gaza sebagai bagian integral dari Negara Israel Besar.
Peristiwa serupa telah menimpa kota Yerusalem yang sebelumnya dikendalikan oleh penduduk Palestina. Saat ini, kota itu sudah diambil alih oleh pemerintah Israel.
Dia mengkritisi kunjungan Prabowo ke lima negara di Timur Tengah, sebab negara-negara tersebut memiliki ikatan diplomasi yang kuat dengan Israel dan Amerika Serikat.
Turki, sebagai contoh, telah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sejak 1949, Mesir sejak 1979, Yordania sejak 1994, serta Uni Emirat Arab sejak 2020. Sementara itu, Qatar belum membentuk hubungan diplomatik dengan Israel, namun mereka sudah mengembangkan keterlibatan perdagangan informal sejak 1996.
"Oleh karena itu, apabila Indonesia berdiskusi dengan negara-negara tersebut, maka hasil mengenai keputusan kebijakannya di masa depan pun bisa ditentukan," ungkapnya.
Oleh karena itu, dia mengharapkan agar Prabowo tidak terlibat dalam evakuasi warga Palestina di Gaza ke Indonesia.
Walau ada upaya bantuan untuk mengobati dan merawat penduduk Gaza, tindakan tersebut harus dilaksanakan di Gaza dan tidak boleh berpindah ke lokasi lainnya.
Diajukan oleh Trump, Prabowo Setuju, Namun Ditolak PBB
Sekadar diketahui sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Indonesia bersedia menerima warga Gaza di Palestina yang terluka akibat serangan militer Israel.
Terutama bagi anak-anak yang terlahir sebagai yatim piatu, atau mereka yang mengalami trauma serta penduduk dari Gaza yang benar-benar ingin dievakuiasikan ke Indonesia.
"Kami bersiap untuk mengevakuasi orang-orang yang cedera, para korban trauma, anak-anak menjadi janda atau dhuafa, serta siapa saja yang dipandang perlu oleh pemerintah Palestina dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk dievakuasi ke Indonesia," ujar Prabowo.
Berdasarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lebih dari 400.000 warga Gaza sudah menjadi pengungsi selama beberapa pekan ini setelah Israel memulai kembali serangan militernya ke daerah itu bulan lalu.
"Kami bersiap untuk mengirim pesawat guna menampung mereka. Diperkirakan sekitar 1.000 orang akan menjadi bagian dari tahap awal," ujar Prabowo seperti dilansir oleh agensi berita AFP.
Dia menyebutkan bahwa sudah memberi tugas kepada menteri luar negerinya untuk berkomunikasi dengan petinggi Palestina serta kelompok-kelompok yang ada di daerah itu.
Pernah ada gagasan untuk mentransfer sebagian penduduk Gaza yang terkena dampak konflik ke Indonesia pada bulan Februari tahun 2025 silam.
Pada saat menyambut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di gedung putih pada hari Selasa (4/2/2025), Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginformasikan rencananya untuk mentransfer penduduk Gaza ke negara lain, yang meliputi Indonesia.
Di luar Indonesia, Trump mengatakan bahwa Mesir dan Yordania juga bisa menjadi tempat untuk menetapkan penduduk Gaza.
Ditolak PBB
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangka PBB, Antonio Guterres, secara tegas menentang ide untuk memindahkan penduduk dari Gaza ke negera lain, seperti halnya Indonesia.
PBB mengatakan hal itu merupakan pelanggaran hukum internasional, seperti tersebut Anadolu Agency melaporkan,
Merespon pertanyaan dari Anadolu terkait rencana mereka yang mendapat kritik keras, Guterres menyampaikan "Rakyat Palestina perlu bisa menjalani hidupnya di negara Palestina bersama dengan Negara Israel. Hal itu adalah satu-satunya jalan menuju kedamaian di wilayah Timur Tengah."
Dia menambahkan bahwa pengusiran paksa penduduk Palestina "adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional."
Sekretaris Jendral PBB juga menggarisbawahi bahwa kesengsaraan yang dihadapi penduduk Palestina sekarang adalah "hukuman bersama".
Menurutnya, hal tersebut sama sekali tidak bisa diterima dan ia meminta untuk mengakhiri praktik seperti itu secara cepat.