, MEDAN - Kantor Wilayah Bulog Sumatera Utara menyebutkan alasannya untuk sementara tidak melanjutkan penyaluran lagi bantuan pangan berupa beras serta beras dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di daerah Sumatera Utara.
Kepala Cabang Regional Bulog Sumut, Budi Cahyanto, mengungkapkan bahwa persediaan beras di Sumatera Utara sedang berlebih. Ia menambahkan bahwa distribusi bantuan beras ataupun beras dari program SPHP dapat merusak harga pasaran beras dan membuatnya jatuh drastis.
Beras di Sumatra Utara malah mengalami deflasi. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi kita untuk membeli sebanyak mungkin hasil panen para petani," ujar Budi setelah berdiskusi dengan Komisi IV DPR RI tentang kemajuan dalam penyerapan gabah atau beras dari petani, di gudang Bulog Mustafa Medan, Rabu (9/4) sore hari.
Menurut Budi, persediaan beras di 14 gudang Bulog yang tersebar di Sumatera Utara saat ini sangat mencukupi. Klaim dia menyatakan bahwa pasokan sebesar 62 ribu ton beras dapat memenuhi kebutuhan penduduk Sumut selama 5 bulan mendatang.
Bulog Sumut diketahui tetap melaksanakan tanggung jawab untuk membeli hasil panen para petani setempat dengan harga patokan pemerintah sebesar Rp6.500 per kg.
Pada saat ini, ambisi penyerapan Bulog Sumut justru telah ditingkatkan dari sebelumnya 5.500 ton setara beras hingga mencapai angka 32 ribu ton pada pertengahan April 2025. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan stok beras yang tersedia di provinsi Sumatera Utara.
Sehubungan dengan kelimpahan persediaan saat distribusi bantuan makanan masih ditunda, Komisi IV DPR RI ketika melakukan kunjungan kerja ke Bulog Sumut pada hari Rabu (9/4) petang menekankan risiko penurunan kualitas beras di gudang-gudang milik Bulog.
"Sejumlah pengamatan menunjukkan bahwa terdapat beberapa stok sisanya dari tahun 2024 yang belum juga tersebar. Hal ini dikarenakan saat ini adalah masa panen. Jika beras tersebut dipasarkan, maka harganya cenderung akan anjlok dan hal itu tentunya tidak menguntungkan bagi para petani," jelas Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.
Meskipun begitu, Abdul Kharis masih mensupport Bulog Sumut agar terus aktif membeli gabah dan beras dari para petani sesuai dengan peraturan terkini guna melindungi stok beras pemerintah serta meredam fluktuasi harga pada level petani.
Seperti yang telah dikenali, distribusi SPHP dan bantuan sosial pernah ditangguhkan secara singkat oleh pemerintahan sejak awal tahun ini dengan tujuan mengatur keseimbangan antara produksi dan konsumsi. Alasannya adalah bahwa program-program tersebut menyebabkan kesulitan bagi para petani dalam meraup harga maksimum untuk garam mereka.
Pada bulan Ramadan, program SPHP dibuka lagi dengan cara yang terkontrol di sejumlah wilayah guna mencegah lonjakan harga bahan pangan saat perayaan Ramadan dan Idulfitri.
Stok beras yang memadai di Sumatera Utara dengan harga cukup terjangkau menyebabkan program tersebut belum diperpanjangan lagi di wilayah itu.
Berdasarkan data yang terdapat pada laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga ratarata beras mutu sedang di Provinsi Sumatera Utara pada hari Rabu (9/4) berada dalam range Rp 13.900 hingga Rp 14.250 per kilogram. Untuk jenis beras premium, rentang harganya mencakup antara Rp 14.800 sampai dengan Rp 15.200 setiap kilonya.