, Jakarta - Koalisi Indonesia Untuk Kebebasan Ilmiah ( KIKA ) menilai keputusan rektorat Universitas Udayana Menyetujui permintaan mahasiswa untuk mencabut kesepakatan dengan Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana merupakan keputusan yang tepat.
"Aksi ini layak dipuji karena institusi pendidikan tetap menyimpan pemahaman mengenai tindakan tidak jujur dalam lingkup akademis," ujar Koordinator Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA) Satria Unggul Wicaksana dikutip. Tempo pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025.
Sesuai dengan pendapat Satria, kerjasama antara Universitas Udayana (Unud) dan Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) ini tidak sekadar bentuk kerjasama standar yang sering terjadi di banyak perguruan tinggi lainnya. Menurut dia, alasan utamanya adalah karena hubungan tersebut mencerminkan adanya intervensi militerisasi dalam dunia akademik secara signifikan, sehingga bisa jadi merupakan awal buruk jika pihak rektorat tetap meneruskan perjanjian tersebut.
Di samping itu, Satria menilai bahwa perjanjian kolaborasi ini juga mencerminkan usaha untuk mem-normalisasikan kembali lingkungan kampus seperti era sebelumnya. NKK/BKK adalah aturan tentang Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang dijalankan pada masa Pemerintahan Orde Baru.
Sistem tersebut menghilangkan ‘Student Government’ sepeti Badan Perwakilan Mahasiswa, dan mencegah mahasiswa supaya tidak bisa mengecam pemerintahan. "Hal ini menjadikan tone "Atau suara yang pada akhirnya membuat mahasiswa memutuskan untuk turun ke jalan," katanya.
Mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Surabaya tersebut mendorong institusi pendidikan lain supaya pula berani melaksanakan hal yang sama dan mencabut kolaborasi mereka bersama Tentara Nasional Indonesia. Dia menekankan jika angkatan bersenjata mestinya sadar akan perannya yakni merawat keamanan negara, tidak semestinya ikut campur dalam lingkungan akademik di tempat belajar mahasiswa.
Sebagai contoh, menyertakan program bela negara dalam kurikulum SKS atau bahkan menjadikannya bagian dari masa orientasi mahasiswa bisa dianggap terlalu berlebihan," ungkap Satria. "Demokrasi kita haruslah demokrasi sipil, tidak seperti demokrasi pemerintahan militer.
Sebelumnya, Universitas Udayana telah menyelenggarakan Sidang Akbar Mahasiswa di Auditorium Widya Sabha, Jimbaran, pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025. Acara ini adalah langkah berikutnya setelah serangkaian unjuk rasa oleh para mahasiswa terkait perjanjian kerjasama antara Universitas Udayana dengan Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) yang ditandatangi pada 5 Maret 2025 dan dipublikasikan kepada masyarakat luas pada 26 Maret tahun itu sendiri.
Presiden Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Udayana, I Wayan Arma Surya Darmaputra, menyebutkan bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut ada beberapa butiran yang dianggap bisa ditafsir dengan berbagai cara dan mungkin membahayakan kemerdekaan akademik serta prinsip-prinsip demokrasi di lingkungan perguruan tinggi.
Selanjutnya, pada sebuah forum yang melibatkan para pejabat senior universitas serta wakil dari 13 fakultas, siswa menyampaikan keluhan mereka secara langsung. Setelah diskusi intensif antara kedua belah pihak, ada dua titik utama yang disetujui dalam dokumen kesepakatan bersama: pertama, Universitas Udayana berkomitmen untuk membatalkan perjanjian kerjasama dengan Kodam IX/Udayana; dan kedua, permintaan pengajuan ini harus dilakukan dalam kurun waktu tujuh hari kerja setelah penandatanganan akad.
Dinda Shabrina bersumbang dalam penyusunan artikel ini.