, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghapusan tersebut. kuota impor terutama untuk produk yang berkaitan dengan keperluan sehari-hari seperti daging. "Bagi mereka yang sanggup dan bersedia untuk melakukan impor, silakan lakukan dengan leluasa. Kami sudah tidak akan menentukan batasan seperti ini diperbolehkan tetapi itu tidak," ujar dia saat menghadiri Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, pada hari Selasa, 8 April 2025.
Buka Keran Impor
Prabowo Mengumumkan pembatalan kuota impor sebagai elemen dari strategi deregulasi serta mempermudah proses guna menghindari para pebisnis terjebak dalam aturan yang dianggap diskriminatif dan rumit. Fokus utamanya adalah pada produk pertanian seperti daging,ikan,dan sayuran.Hal ini disampaikannya karena masyarakat telah cukup bijaksana untuk membuat penilaian sendiri,jadi tak perlu adanya penetapan khusus dalam memberikan izin impor.
Kemarahan para pemilik bisnis yang bekerja sama dengan perusahaan multinasional, khususnya dari Amerika Serikat, mendorong masalah ini. Mereka sering merasa kesal akibat ketidaktentuan selama tahap negosiasi disebabkan oleh kompleksitas aturan kuota.
Indef Mengingatkan tentang Kemungkinan Tsunami Akibat Produk Berbiaya Rendah
Akan tetapi, tindakan Prabowo ini pun mendapat kritikan. Menurut Andry Satrio Nugroho selaku Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), keputusan Presiden Prabowo untuk mencabut kuota impor mungkin akan menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi dalam negeri bila tanpa adanya pengawasan yang ketat.
Menurut dia, apabila kebijakan tersebut diimplementasikan sebagai sistem perdagangan bebas tanpa pengawasan, maka pasarnya dalam negeri mungkin akan dipenuhi oleh barang-barang luar negeri saat sektor industri lokal belum kembali pulih secara keseluruhan.
"Harus kami akui bahwa selama beberapa tahun terakhir, kita telah diserbu oleh krisis kapasitas berlebih sertaperlambatan perekonomian Cina. Barang-barang murahan, termasuk yang ilegal, dengan gampangnya mengalir ke pasaran kita. Jika saat ini kita melepaskan kendali, arus deras dari produk-produk tersebut dapat menjadi banjir besar bagi industri lokal," ungkap Andry melalui pernyataannya secara resmi pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025.
Andry mengkritisi industri manufaktur seperti tekstil, sepatu, dan elektronika konsumen yang saat ini sedang menderita akibat pemutusan hubungan kerja. Dia cemas bahwa jika impor tidak diatur dengan baik, beban pada sektor tersebut bakal bertambah berat, menyebabkan peningkatan peserta PHK secara besar-besaran.
Di samping itu, iklim investasi pun dapat terancam. Apabila pasarnya dipenuhi dengan produk yang harganya rendah, maka para investor mungkin akan meragukan keputusan mereka untuk menginvestasikan uang atau mendirikan pabrik di tanah air ini.
DPR: Momentum Reformasi Perdagangan
Ketua Komisi Anggaran DPR RI Said Abdullah dengan senang hati menerima instruksi dari Presiden Prabowo. Dia menilai hal tersebut sebagai "angin sejuk" untuk perbaikan dalam pengambilan keputusan impor. Meskipun demikian, Said memperingatkan bahwa kebijakan baru harus dijalankan tanpa membahayakan keseimbangan perdagangan serta stok devisa negara.
"Impor perlu menjadi solusi sementara, bukannya yang tetap. Akhir tujuannya adalah agar kita bisa mandiri, minimal dalam bidang utama seperti makanan dan energi," katanya pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025, demikian disampaikan oleh media tersebut. Antara .
Said juga menggarisbawahi kesesuaian memperkokoh industri dalam negeri, termasuk melalui kenaikan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Ini bertujuan untuk mencegah dampak kebijakan deregulasi menuju deindustrialisasi layaknya kasus yang dialami oleh sektor tekstil.
Diversifikasi Negara Asal Impor
Said menyebutkan bahwa kebijakan impor perlu mempertimbangkan aspek diversifikasi penyedia barang. Indonesia sebaiknya jangan hanya terpaku pada satu atau dua negara saja. Melakukan diversifikasi dalam hal ini sangat diperlukan agar dapat mencegah kemungkinan ketergantungan dan tetap menjaga ketahanan harga serta suplai pasar.
Dari segi kesepakatan perdagangan global, Indonesia disebut sudah menyetujui 18 perjanjian kerja sama perdagangan bebas dengan beberapa negara. "Model kerjasama semacam ini seharusnya dapat memperkuat Keunggulan Komparatif Reveal (KCR) produk-produk Indonesia, sehingga keuntungan yang kami rasakan setelah penandatan FTA akan membantu pertumbuhan ekonomi secara nasional," jelas Said seperti dilaporkan Antara.
Anastasya Lavenia dan Alfitria Nefi menyumbang untuk penulis artikel ini.