Kata Menteri Sosial Tentang Persyaratan Tanah untuk Sekolah Rakyat di Wilayah -->

Kata Menteri Sosial Tentang Persyaratan Tanah untuk Sekolah Rakyat di Wilayah

Rabu, 09 April 2025, April 09, 2025

Kementerian Sosial (Kemensos) berencana untuk menjalankan Sekolah Rakyat Mulai bulan Juli 2025 atau pada semester pertama tahun ajaran 2025/2026 bagi jenjang SMA. Menteri Sosial ( Mensos Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyebut ada 53 tempat Sekolah Rakyat yang telah siap untuk digunakan.

Gus Ipul menyebutkan bahwa pada fase awal, program tersebut akan dijalankan mulai dari tingkat pendidikan SMA. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto berharap agar rentang penerima manfaat dapat ditingkatkan sehingga meliputi juga jenjang SD dan SMP.

Sekolah Rakyat merupakan bagian dari ide presiden Prabowo yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya Kementerian Sosial. Program ini ditujukan untuk memberikan layanan pendidikan gratis dan berkualitas kepada anak-anak kurang mampu agar bisa mengubah nasibnya menjadi lebih baik serta turut membantu dalam proses pembangunan masyarakat demi mengakhiri siklus kemiskinan.

Sekolah ini diciptakan mirip dengan sekolah asrama atau boarding school. Biaya pendidikan di Sekolah Rakyat, termasuk seragam, makanan, akomodasi asrama, perlengkapan sekolah, dan hal-hal tambahan lainnya, sepenuhnya dibayar oleh pemerintah sebesar 100% sehingga tidak dikenakan biaya apapun bagi siswa.

Proposal Lokasi Untuk Sekolah Rakyat Dari Pemerintah Daerah Setidaknya 5 Hektar

Gus Ipul menegaskan bahwa lahan yang disarankan oleh pemda untuk Sekolah Rakyat harus setidaknya berukuran lima hektare. Pernyataan tersebut dia sampaikan ketika menerima kedatangan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo serta Bupati Bogor dari Jawa Barat, Rudy Susmoto, dan juga Bupati Dharmasraya dari Sumatera Barat, Annisa Suci Ramadhani, di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 9 April 2025.

"Terkait pelaksanaan Sekolah Rakyat, kita mendapatkan masukan dari para kepala daerah, termasuk Bupati Dharmasraya, dengan sejumlah ketentuan yaitu lahan minimal harus lebih dari lima hektar serta persyaratan-persyaratan tambahan," jelas Mensos, demikian disampaikan berdasarkan kutipan tersebut. Antara .

Ia menjelaskan bahwa Kementerian PUPR akan melakukan penilaian terhadap lokasi tanah yang diusulkan untuk Sekolah Rakyat oleh pihak pemerintahan setempat. Setelah itu, temuan dari evaluasi ini akan diproses lebih lanjut dengan cara membangun bangunan sekolah baru atau merenovasi struktur gedung yang sudah ada sebelumnya.

Gus Ipul mengatakan bahwa Kementerian PUPR sejauh ini telah melaksanakan survei di 53 lokasi tanah yang direncanakan untuk pembangunan sekolah rakyat, dengan 45 hektare berada dalam tahap awal dan kini masuk ke fase kedua survei terhadap delapan lokasi. "Selanjutnya, masih tersisa lebih dari 80 lahan lainnya yang diajukan untuk dilakukan survei; sementara itu, 53 lahan tersebut sudah siap, namun hanya ada delapan yang belum lengkap proses penyadarannya," ungkap Sekjen PBNU tersebut.

Pada saat bersamaan, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani dengan senang hati mendukung program Sekolah Rakyat sebab di wilayahnya masih ada 4.000 KK yang masuk dalam golongan miskin. Baginya, proyek ini adalah bagian dari upaya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan tersebut.

Wilayah tempat tinggalku masih memiliki jumlah orang sangat miskin yang signifikan, disertai dengan angka pengangguran yang tinggi pula. Tingkat keluar dari sistem pendidikan sebelum tamat pun relatif tinggi, terlebih lagi di area sekolah menengah pertama hingga menengah atas. Selain itu, kondisi jalan juga belum memadai. Ini semua menjadi tantangan bagi masyarakat setempat. boarding school (Aspa) ini memang menjadi jawaban," katanya.

Dia menekankan bahwa petugas pemda telah bersedia untuk menyediakan tanah usai mendapatkan berbagai informasi terkait sejumlah ketentuan yang dibutuhkan. "Lahan kami sudah disiapkan dan baru-baru ini detail syarat-syaratnya juga dipaparkan kepada kami termasuk gambaran gedung-gedungnya. Dalam waktu dua bulan ke depan, tim Pemda akan fokus pada hal tersebut," jelas Annisa.

Menko PUPR Dorong Pembangunan Fasilitas Umum di Sekolah Rakyat

Menteri PUPR Dody Hanggodo menggarisbawahi bahwa kementeriannya sepenuhnya mensupport konstruksi sarana prasarana untuk Sekolah Rakyat, ide dari Presiden Prabowo. "Infrastruktur esensial seperti bangunan sekolah, asrama, sistem kebersihan, serta dukungan fasilitas belajar lainnya akan kami siapkan dengan lengkap," jelas Dody saat berada di Jakarta pada hari Rabu.

Doddy mengatakan bahwa hal itu sangat penting supaya anak-anak di Indonesia, terlebih mereka berasal dari kelompok termiskin, dapat memperoleh akses ke pendidikan berkulaitas. Ia menyebutkan bahwa dukungan Kementerian Pekerjaan Umum kepada Sekolah Rakyat adalah bagian nyata dari visi Presiden Prabowo dalam Asta Cita, dimana sektor pendidikan menjadi salah satu fondasi utama untuk meraih cita-cita Indonesia Emas pada tahun 2045.

Menurutnya, keberhasilan dari program Sekolah Rakyat bukan hanya bisa dicapai oleh satu atau dua departemen saja, akan tetapi diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama antara berbagai institusi bersama-sama dengan pemerintahan setempat.

" Kami mengundang semua pihak, termasuk kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah, agar bersama-sama menunjukkan komitmennya guna memastikan bahwa proyek ini dapat mencapai sasarannya sebagaimana diinginkan oleh Presiden. Infrastruktur yang berkualitas akan menyediakan fondasi yang kokoh bagi anak-anak muda dalam meraih masa depan yang lebih cerah," jelas Dody.

Dody mengikuti pertemuan koordinasional dengan Gus Ipul di kantor Kementerian Sosial hari Rabu lalu. Mentri Sosial sangat mendukung janji dari Menteri PUPR dan menambahkan bahwa telah terdapat 53 unit sekolah rakyat yang siap untuk didirikan.

Sebanyak 45 satuan telah mencapai fase terakhir dari proses konstruksi, sedangkan 8 satuan lagi tetap dalam tahap penelitian kebutuhan. "Kami sungguh menghargai tindakan Departemen PU untuk mendukung infrastrukturnya dengan konkret. Pada putaran awal ini, sudah tersedia 45 buah sekolah yang bersiap berfungsi pada masa pengajaran baru selanjutnya, dan kami yakin kedelapan institusi pendidikan tersebut juga bakal cepat bergabung," jelasnya.

Kelima puluh tiga titik lokasi untuk kegiatan Sekolah Rakyat itu terdistribusi di beberapa wilayah termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, serta Papua. Setiap fasilitas meliputi penginapan, area perkuliahan, tempat ibadah, kafetaria, dan peralatan olahraga guna menjamin bahwa para murid dapat merasakan suasana pembelajaran yang baik dan kondusif.

M. Rizki Yusrial , Dede Leni Mardianti , dan Antara bersumbang dalam penyusunan artikel ini.

TerPopuler