.JAKARTA – Niat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka lebar-lebar jalannya impor mendapat kritikan dari para produsen lokal, lebih spesifik lagi mereka yang berada di bidang pertanian. Mereka merasa kebijakan tersebut dapat memberi dampak negatif pada kondisi ekonomi petani nasional, dengan alasan bahwa peningkatan jumlah barang importir bisa menekan harga produk dalam negeri hingga mencapai titik terendahnya.
"Hal itu akan semakin memperparah keadaan kita yang sudah sulit," ungkap Pemilik Ancala Integrated Farm Ai Karwati ketika dihubungi. , Rabu (9/4/2025).
Dengan upayanya, Ai menghasilkan beragam produk holtikultura yang dapat memberikan efek signifikan akibat pembukaan impor secara masif. Sebagaimana dijelaskan, hal ini bisa dilihat dari contoh pengaruh serupa yang timbul pada tahun sebelumnya.
"Masalah impor ini sebetulnya bukan hal baru bagi kita; pada tahun lalu, tepatnya diakhir 2024, kami juga telah menemui situasi serupa. Saat itu, saat musim panen wortel tiba bersamaan dengan pembukaan keran impor untuk sayuran tersebut. Akibatnya, harga menjadi sangat merosot drastis. Biasanya, harganya berkisar antara Rp 6.000 hingga Rp 7.000 per kilogram dan bisa naik mencapai Rp 10.000 jika kualitas baik, namun kali itu kami hanya menerima Rp 800 per kilogram," paparnya.
Ai menjelaskan bahwa para petani setempat telah menghadapi berbagai kesulitan - termasuk masalah kegagalan panen serta penjualan yang tertahan - sementara mereka terus memperbaiki situasi tersebut. Upayanya mencakup usaha untuk meningkatkan mutu produk pertanian meski dalam kondisi sulit. climate change, belum adanya informasi spesifik terkait hal tersebut demand dan supply, sampai akhirnya dikalahkan oleh produk-produk makanan lokal lainnya.
Sampai saat ini, terkait masalah pupuk, Ai — yang beroperasi di daerah Tulungagung, Jawa Timur — menyatakan bahwa tersedianya pupuk serta harga yang mahal tetap menjadi beban bagi mereka. Walaupun pemerintah telah menerapkan kebijakan subsidi pupuk, banyak petani yang belum menikmati dampak positif dari program tersebut akibat kesulitan dalam memperoleh bantuan tersebut.
Menghadapi berbagai masalah domestik yang belum tertangani, membuka jalur impor secara ekstensif dapat menyulitkan pertanian lokal. Petani diharapkan sudah siap untuk mengalami kesulitan lebih lanjut. Situasi ini dikhawatirkan akan memperketat tekanan pada sektor pertanian karena kemungkinan besar tidak bisa bersaing, entah itu dari sisi produksi, mutu, atau kelangsungan pasokan.
“Masalah supply demand dalam negeri saja kita tuh struggle iya, tingkatkan lagi impornya. Seperti itu maksudnya. kayak menyebabkan penyakit pada orang yang sudah sakit," jelasnya.
"Sekilas membuka keran impor tersebut, pemerintah sepertinya akan terlibat dalam kegagalan penjualan produk petani lokal (dengan harga yang menurun)," tambahnya.
Dia menegaskan, kebijakan pembukaan impor tanpa batasan justru menyebabkan banyak petani merasa putus asa. Mereka merasa profesi sebagai petani semakin kurang menguntungkan. Sementara itu, pemerintah di bawah pimpinan Prabowo sedang gencar mempromosikan konsep swasembada dan kedaulatan pangan.
“Apa lagi jika impornya dibuka lebar-lebar, lebih baik saya menjadi importir saja daripada hanya membicarakan bisnis," celetuk Ai dengan nada bercanda.
Pemerintah Perlu Kaji Ulang
Ari menerangkan bahwa pembukaan keran impor tanpa batasan dapat merugikan para pengusaha lokal. Walaupun dia mengakui dirinya bukanlah penentang total terhadap barang-barang luar negeri. Akan tetapi, disarankan agar pihak berwenang bersikap lebih hati-hati saat membuat aturan semacam itu dan menjunjung tinggi kesejahteraan warga negara.
Ya bisa jadi akan dievaluasi kembali. Kami tidak menentang impor sebenarnya, ada banyak sayuran impor berkualitas yang kami. enggak Bisa diproduksi secara masal dan diminati pula. Hanya saja jika dibuka tanpa ada pembatasan apapun. enggak menyediakan peluang bagi wiraswasta setempat agar dapat tumbuh," jelasnya.
Pemerintah diminta untuk memberikan support Untuk para pembuat produk lokal jangan terburu-buru. Karena mereka sedang berupaya menyelesaikan berbagai kesulitan agar bisa meningkatkan mutu dan jumlah barang yang dihasilkan untuk mencapai permintaan pasarnya.
Sebelumnya dilaporkan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan tegas menuntut tim di bawah Kabinet Merah Putih untuk mencopot batasan-batas pada barang-barang impor. Hal ini bertujuan agar lebih mudah bagi pelaku usaha lokal khususnya mereka yang bekerja sama dengan mitra internasional.
Jelas saja kemarin, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Gubernur BI hadir, termasuk Ketua DEN juga ada di sana. Saya telah memberikan instruksi agar menghapus kuota impor tersebut. Khususnya untuk produk yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. ya kan? "Bagi mereka yang berpotensi dan bersedia, silakan melakukan impor," ujar Prabowo saat menghadiri Sarasehan Ekonomi Nasional di Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Pernyataan itu dikemukakan oleh RI 1 setelah mendengarkan keluhan para pebisnis mengenai kerjasama mereka dengan perusahaan multinasional, terutama yang berasal dari Amerika Serikat. Para pebisnis ini merasa bahwa regulasi seputar impor di Indonesia menciptakan ketidakjelasan dalam tahap negosiasi antara kedua belah pihak dan bisa jadi menimbulkan penundaan bagi operasional bisnis mereka.
Oleh karena itu, guna memastikan ketentuan berkaitan dengan prosedur impor, Prabowo berpendapat bahwa penghapusan batas kuota impor harus dilaksanakan sebagai komponen dari de-regulasi yang dia inginkan demi melindungi iklim persaingan bisnis sehat di Indonesia.
"Bebas (untuk mengimpor barang-barang utama). Kita tidak perlu menentukan dengan tegas bahwa hanya ini yang diperbolehkan dan itu yang dilarang, betul? Ini adalah bagian dari langkah kami untuk menyederhanakan dan meringankan iklim bisnis. Tujuannya agar para pelaku usaha merasa lebih terbantu," jelas Prabowo.
Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori mengatakan bahwa kebijakan bebas impor seharusnya diimbangi dengan usaha melindungi para petani, peternak, pekebun, serta nelayan dari dampak produk impor merugikan, tanpa menerapkan batasan kuota.
Arti dari hal tersebut sangat jelas. Di luar adanya tren proteksionisme di beberapa negara saat terjadi krisis, konflik, atau gangguan politik, harga bahan makanan di pasaran global belum tentu menunjukkan tingkat kompetitifitas yang sesungguhnya.
Harga bahan makanan di pasaran global cenderung distorsi, terutama disebabkan oleh berbagai bentuk subsidi seperti subsidi dalam negeri dan luar negeri serta dukungan domestik. Hal ini menyebabkan harga komoditas pangan di tingkat internasional lebih rendah dari seharusnya. Khudori mengingatkan agar kita membaca argumentasi tentang kebijakan impor yang diklaim sebagai solusi atas harga lokal yang tinggi dengan kritis dan teliti.
Sebab dibalik alasan tersebut terletak nasib jutaan petani, peternak, pekebun, dan nelayan. Menurut hemat saya, arahan dari presiden seharusnya ditekankan kepada menteri-menterinya agar mencari cara lain selain menggunakan kuota guna melindungi produsen dalam negeri serta menjamin ketentraman pangan, demikian katanya.
Kenapa begitu? Menurut Khudori, hal tersebut terjadi karena adanya ketidakjelasan dalam alokasi kuotanya. Terlebih lagi, sering kali hal ini dimanfaatkan sebagai wujud diskriminatif dari suatu kelompok terhadap kelompok lain. Beberapa waktu lalu, beberapa orang melakukan protes dengan cara menyerbu Kemenperindag dan Kejaksaan Agung. Para pengunjuk rasa mengkritik tentang kuota impor bawang putih yang diduga hanya disediakan untuk grup tertentu saja. Di saat bersamaan, para importir dan pebisnis bawang putih yang telah bertahun-tahun menjalankan bisnis mereka malah selama dua hingga tiga tahun belakangan tak juga mendapat bagian.
"Serta jangan lupakan bahwa sistem kuota pun mendorong tumbuhnya korupsionisme. Kebanyakan kasus suap dan rasuah dalam bidang pertanian yang sudah diproses hukum, disebabkan oleh kebijakan kuota tersebut," ujar Khudori.
Dia memberikan contoh Nyoman Dhamantra, mantan anggota DPR dari PDIP, yang melakukan praktik pungli dalam proses pengaturan kuota impor bawang putih tahun 2019. Selanjutnya ada Ketua DPD Irman Gusman yang ditangkap karena menerima suap sebesar Rp 100 juta untuk menetapkan kuota impor gula. Tidak ketinggalan penahanan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq atas kasus suap impor daging sapi di tahun 2013. Kemudian persidangan bekas Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong juga berkaitan dengan masalah kuota impor gula.
Khudori menyadari bahwa dalam sejumlah kasus dugaan suap terkait dengan alokasi impor bahan makanan, skema tersebut mencakup tiga entitas utama. Pertama adalah para pebisnis yang bertindak sebagai pemberi suap, kedua ada pegawai negeri yang memiliki wewenang memberikan persetujuan maupun kuotanya, dan ketiga yakni tokoh-tokoh politik yang menggunakan kekuatan mereka untuk mendapatkan manfaat.